Kepala Badan Gizi Nasional
Kepala Badan Gizi Nasional
Anggaran Belanja BGN Tahun 2025 Disorot, Mulai Dari Motor Listrik Rp1,39 Triliun Hingga Kaos Kaki Rp6,9 Miliar
Sultrahitz.com, Kamis, 09 April 2026
Sultrahitz.com – Rincian anggaran tahun 2025 milik Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menjadi sorotan publik setelah komposisi belanjanya dinilai tidak sejalan dengan fokus utama program.
Berdasarkan data yang beredar, alokasi terbesar justru berada pada pengadaan kendaraan yang mencapai Rp1,39 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,2 triliun digunakan untuk pembelian motor listrik.
Harga satuan kendaraan melalui e-katalog disebut berada di kisaran Rp46,85 juta hingga Rp49,95 juta per unit.
Selain itu, anggaran besar juga dialokasikan untuk program SPPG yang mencapai Rp1,26 triliun.
Di sisi lain, belanja perangkat keras dan komputer tercatat sebesar Rp830,1 miliar. Dari angka tersebut, pengadaan tablet menyerap dana sekitar Rp508,4 miliar. Salah satu perangkat yang tercantum adalah Samsung Galaxy Tab Active 5 dengan harga e-katalog sekitar Rp17,93 juta per unit.
Ket : DAFTAr BELANJA BGN - BGN anggarkan pakaian Rp623,3 miliar, mencakup berbagai kebutuhan mulai dari seragam, sepatu, hingga aksesoris. Salah satu yang paling mencolok adalah belanja kaos kaki yang mencapai Rp6,9 miliar. (INAPROC)
Namun, harga pasar perangkat serupa diketahui berada di kisaran Rp9 juta hingga Rp12 juta, sehingga memunculkan perhatian terkait selisih harga.
Tak hanya itu, belanja pakaian juga mencapai Rp623,3 miliar, sementara anggaran pelatihan dan sosialisasi tercatat sebesar Rp464,6 miliar.
Dalam rincian tersebut, pengadaan 17.000 pasang kaos kaki senilai Rp6,9 miliar atau sekitar Rp100 ribu per pasang turut menjadi perhatian publik.
Ironisnya, anggaran untuk makanan yang menjadi inti program peningkatan gizi justru menjadi yang paling kecil, yakni Rp242,8 miliar.
Perbandingan antar pos belanja ini pun memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Sejumlah pihak menilai perlu adanya transparansi dan penjelasan lebih lanjut agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran.
Pemerintah diharapkan memastikan seluruh alokasi dana tetap mengacu pada prinsip efisiensi, akuntabilitas, serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi masyarakat di Indonesia.